BERITA » Kota Padang

DPRD Tak Mampu, Publik Harus Awasi Anggaran

PadangKini.com | Rabu, 11/07/2012, 10:41 WIB

PADANG-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menyatakan, masyarakat harus didorong mengawasi penggunaan anggaran APBN dan APBD, terutama di daerah. Peran publik penting karena DPR dan DPRD sebagai representasi wakil rakyat tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara optimal.
 
"Partisipasi publik penting didorong karena kebocoran anggaran pemerintah sudah menjadi isu utama, penggelembungan biaya perjalanan dinas, proyek fiktif, dan sebagainya menjadi salah satu modus penyimpangan anggaran yang terjadi dalam APBN dan APBD saat ini," kata Ketua AJI Padang Hendra Makmu melalui siaran pers yang diterima PadangKini.com, Rabu (11/7/2012).

Pengawasan anggaran yang mestinya dilakukan DPR dan DPRD, lanjut Hendra, ternyata tidak optimal dilakukan karena minimnya sumberdaya dan pengetahuan terkait anggaran.

"Ini pernah diungkapkan dua wakil rakyat yang menjadi narasumber dalam training dan diskusi transparansi anggaran AJI Padang, mereka mengaku banyak anggota dewan tidak memiliki kemampuan membaca dan memahami anggaran sehingga sering "dikadalin" birokrasi," katanya.
 
Publik dan media, kata Hendra, harus bahu-membahu ikut mendorong proses transparansi anggaran. Jika tekanan masyarakat sipil kuat dan media terus mempublikasikannya, bisa melawan mafia anggaran.

AJI Padang akan mengadakan diskusi hari ini, Rabu (11/7/2012) di Frappucino Coffee House, Jalan Pemuda. Isu pengawasan anggaran pemerintah menjadi topik diskusi yang akan dihadiri sejumlah jurnalis Padang.

Diskusi ini, kata Hendra, bagian dari program Transparansi Anggaran yang sudah diselenggarakan AJI Padang untuk jurnalis Padang, Pekanbaru, dan Jambi. Sebelumnya para jurnalis dilatih cara mengawasi anggaran melalui karya jurnalistik.

Diskusi "Mendorong Partisipasi Publik Mengawasi Anggaran" akan menghadirkan dua pemateri. Masrizal dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas akan menyigi celah-celah partisipasi publik dalam proses anggaran mulai dari penyusunan hingga penggunaan dan pengawasan anggaran. Selain itu trik-trik membaca anggaran untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan.
 
Wakil Direktur LBH Padang Roni Saputra akan menyorot partisipasi  publik dalam transparansi anggaran terutama dalam hal peraturan atau instrumen hukum yang membolehkan publik mengakses dokumen anggaran publik.(pkc)
 

  • Share
  • Facebook
  • Print
  • Berikan Komentar

Belum ada Komentar

iklan
  • ubh 2012