BERITA »

Poempida Sarankan Malaysia Dikeluarkan dari ASEAN

PadangKini.com | Kamis, 13/09/2012, 20:28 WIB

PADANG-Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai kasus penembakan WNI sudah menjadi tren baru bagi Malaysia. Penilaian ini terkait kasus penembakan 5 WNI yang dituduh melakukan perampokan oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Malaysia sudah bukan lagi negara yang menganut hukum dan menghormati HAM, sudah sepatutnya Malaysia dieksklusikan dari ASEAN," kata politikus Partai Golkar asal Sumatera Barat melalui siaran pers yang diterima PadangKini.com. Kamis (13/9/2012).

Pemerintah RI, kata Poempida, selayaknya melakukan lobi-lobi regional dengan negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara berpengaruh di Asia untuk memberi tekanan politik dan ekonomi sebagai akibat masalah ini.

"Ini akan sangat merugikan stabilitas regional Asia Tenggara, instabilitas regional Asia Tenggara akan berdampak sangat buruk bagi Asia khususnya dan dunia pada umumnya," ujarnya.

Menurut Poempida, sikap pemerintah RI sangat lemah merespon permasalahan WNI. Karena dalam tujuh bulan terakhir setidaknya ada tiga kasus tewasnya WNI di tangan polisi Malaysia.  Kasus pertama terjadi akhir Maret, kasus kedua pertengahan Juni, dan kasus terbaru terjadi pertengahan September.

"Jika kebijakan politik luar negeri Indonesia lemah dan tidak bersikap dan melakukan tindakan tegas dalam konteks perlindungan WNI di dalam negeri, maka dikhawatirkan akan terjadi anarkisme balik di Indonesia, dimana orang-orang Malaysia di Indonesia akan diadili secara anarkis," katanya.

Poempida minta seluruh elemen pemerintahan RI juga bertindak  Tidak hanya Kementerian Luar Negeri membuat statemen-statemen yang bersifat menenangkan dan berupa wacana belaka.

Misalnya Kementerian Hukum dan HAM harus segera memperketat proses imigrasi yang berkaitan dengan arus penduduk masuk maupun keluar Indonesia dari dan ke Malaysia. Kementerian Perdagangan harus segera melakukan aksi pengetatan perdagangan dengan Malaysia.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib segera melakukan moratorium total pengiriman TKI ke Malaysia dan bersama dengan Kemenlu melakukan pemulangan TKI  yang ada di Malaysia.

"Jika pemerintahan RI tidak bertindak sesegera mungkin hampir dapat dipastikan tren seperti ini akan terus terjadi, kredibilitas pemerintah akan semakin dipertanyakan jika tidak segera melakukan tindakan keras sebagai respon tindakan brutal polisi Malaysia terhadap WNI," katanya.

Sebelumnya diberitakan lima WNI ditembak polisi Malaysia di daerah Ipoh Perak Malaysia. Kelima WNI itu diduga terlibat kasus perampokan di Malaysia. Mereka adalah Jony, Osnan, Hamid, Mahno, dan Diden. Empat korban berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan Mahno berasal dari Madura,
Jawa Timur. (pkc)

  • Share
  • Facebook
  • Print
  • Berikan Komentar

Belum ada Komentar

iklan
  • ubh 2012